Terkait Uang Bangunan di SMANSA Batang Hari, Ombudsman RI: Salah Satu Pungutan Liar

Batang Hari, Jambi - Beredar berita mengenai dugaan pungutan dalam satuan pendidikan yang dilakukan SMAN1 Batang Hari yang digalang oleh komite dan diminta pembayarannya sebelum penerimaan ijazah dan ujian kenaikan kelas disebut sudah ada kesepakatan, ombudsman RI mengatakan itu merupakan salah satu bentuk pungutan liar meski didahului dengan kesepakatan, Selasa (17/05/2022).

Dikutip dari laman website resmi Ombudsman Republik Indonesia, ombudsman.go.id yang memaparkan bentuk pungutan dalam satuan pendidikan.

Baca juga: Sebanyak 895 Siswa SMANSA, Dana Bos Hanya Untuk Memperbaiki Pagar

Ombudsman RI menjelaskan, Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

“Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat), ” jelasnya.

Baca juga: Kibarkan Bendera Putih Merah Seperti Bendera Asing Dishub Diduga Langgar Peraturan Pemerintah

Ia menjelaskan, Beberapa pungutan dilakukan sejak tahap pendaftaran masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar hingga lulus sekolah. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah seperti uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang dan uang bangunan.

Sementara pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang study tour, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi dan uang denda tidak mengerjakan PR.

Baca juga: Besi Tenda yang Dijual Kalksa BPBD Batang Hari adalah Hadiah

Pada tahap jelang lulus sekolah, terdapat berbagai pungutan seperti uang UNAS, uang try out, uang bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.

Dalam misi pemberantasan pungli, ombudsman melalui laman websitenya mengatakan, Selain sumbangan dan bantuan pendidikan, pungutan di sekolah yang tidak memiliki dasar hukum akan dipantau oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli dibentuk pada 20 Oktober 2016 ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Baca juga: Komite SMAN1 Diduga Lakukan Pungutan Sebelum Penerimaan Ijazah dan Ujian Kenaikan Kelas

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Baca juga: Aset Milik Daerah di SD Raib, Zulfadli: Kalau Memang Bernilai Laporkan ke Aset

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Ombudsman juga mengingatkan pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara yakni pencegahan dan penindakan.

Pencegahan dapat dilakukan dengan menempuh berbagai cara seperti melakukan sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah.

Sedangkan Penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Red)

Baca juga: Penerimaan CPNS Kemendikbudristek di Universitas Jambi Diduga Tidak Profesional